JAKARTA - Pemerintah pusat kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas dan percepatan pembangunan di Papua Pegunungan melalui pendekatan dialog terbuka.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, pada Selasa, 13 Januari 2026, sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat setempat.
Kunjungan ini tidak hanya bersifat seremonial, melainkan menjadi ruang bertukar pandangan dan menyerap aspirasi dari berbagai elemen daerah.
Dalam agenda tersebut, Wapres menggelar silaturahmi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh lintas agama, serta tokoh adat Papua Pegunungan.
Pertemuan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan terbuka, mencerminkan pendekatan dialogis yang menjadi perhatian utama pemerintah saat ini.
Melalui pertemuan tersebut, Wapres menekankan pentingnya membangun komunikasi dua arah sebagai fondasi menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat Papua Pegunungan.
Pemerintah menilai dialog sebagai instrumen strategis untuk merawat persatuan, memperkuat kepercayaan publik, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan.
Dialog Terbuka Jadi Kunci Stabilitas Wilayah
Dalam pernyataannya, Wapres Gibran menegaskan bahwa dialog terbuka menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial.
Pendekatan ini dinilai relevan dengan karakter masyarakat Papua Pegunungan yang menjunjung tinggi nilai musyawarah dan kearifan lokal.
"Pentingnya dialog terbuka sebagai kunci menjaga stabilitas, persatuan, dan harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat," tegas Gibran.
Wapres menilai bahwa keterbukaan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat akan membantu meredam potensi konflik serta memperkuat rasa saling percaya.
Pemerintah pusat, kata Gibran, berkomitmen untuk hadir langsung di lapangan guna memahami dinamika lokal secara utuh, bukan hanya melalui laporan administratif semata.
Pendekatan dialogis ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
Pemerintah pusat mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga tokoh adat dan tokoh agama, untuk menjaga ketertiban dan stabilitas sosial di Papua Pegunungan.
Kolaborasi Pemerintah Dan Tokoh Lokal
Pertemuan silaturahmi tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dan tokoh masyarakat. Hadir di antaranya Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo, Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI Amrin Ibrahim, serta Kapolda Papua Irjen Pol Petrus Patrige.
Kehadiran para bupati dari wilayah Papua Pegunungan turut memperkuat komitmen bersama dalam menjaga stabilitas daerah.
Selain unsur pemerintah dan aparat keamanan, pertemuan ini juga melibatkan tokoh-tokoh adat dan agama yang memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial masyarakat Papua Pegunungan.
Di antaranya Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Hontalima Herman Doga dan Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) Pdt. Ari Mabel.
Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan elemen masyarakat adat tersebut diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam mengawal pelaksanaan kebijakan pembangunan.
Pemerintah menilai, pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila didukung oleh stabilitas sosial dan rasa keadilan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kolaborasi ini juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan bersifat responsif terhadap kebutuhan lokal.
Pemerintah pusat membuka ruang dialog agar masukan dari daerah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan dan pelaksanaan program pembangunan di Papua Pegunungan.
Kehadiran Negara Di Tengah Masyarakat Papua
Selain agenda pertemuan formal, Wapres Gibran juga menunjukkan pendekatan humanis dengan menyapa langsung warga Wamena. Ia bahkan menyempatkan diri bermain sepak bola bersama anak-anak Sekolah Sepak Bola (SSB) di Stadion Lapangan Pendidikan Itlayikinia.
Kegiatan ini menjadi simbol kehadiran negara yang dekat dan bersahabat dengan masyarakat.
Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kedekatan emosional, terutama dengan generasi muda Papua Pegunungan.
Pemerintah berharap interaksi semacam ini dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap proses pembangunan serta memperkuat optimisme masyarakat terhadap masa depan daerahnya.
Kehadiran langsung Wapres di lapangan juga menjadi wujud nyata komitmen pemerintah pusat untuk tidak menjaga jarak dengan daerah. Pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan nasional selaras dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, termasuk dalam aspek sosial, ekonomi, dan keamanan.
Dengan pendekatan dialog terbuka, kolaborasi lintas sektor, serta kehadiran langsung di tengah masyarakat, pemerintah optimistis stabilitas dan percepatan pembangunan di Papua Pegunungan dapat terus terjaga.
Sinergi yang terbangun diharapkan mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi terwujudnya pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di wilayah tersebut.
