JAKARTA - Pemerintah menempatkan program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu prioritas utama kebijakan fiskal pada 2026. Komitmen tersebut tercermin dari alokasi anggaran yang disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan.
Dengan dukungan fiskal yang kuat, program ini dirancang tidak hanya untuk menjawab persoalan gizi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pergerakan ekonomi nasional dari tingkat paling bawah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pendanaan program MBG telah dipastikan aman dan berkelanjutan.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp335 triliun guna memastikan pelaksanaan program berjalan secara nasional dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang menjadi sasaran.
“Jaminannya itu APBN. Tahun ini pemerintah menyiapkan untuk MBG sebesar Rp335 triliun, jadi aman,” kata Airlangga.
Menurut pemerintah, besarnya alokasi anggaran ini mencerminkan keseriusan negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang lebih baik, sekaligus menjadikan MBG sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.
Sasaran Penerima Dan Dampak Ke Daerah
Airlangga menjelaskan, anggaran MBG tersebut akan menyasar sekitar 82 juta penerima manfaat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Cakupan yang luas ini menjadikan MBG sebagai salah satu program sosial-ekonomi terbesar yang pernah dijalankan pemerintah dalam satu periode anggaran.
Selain fokus pada pemenuhan gizi masyarakat, pemerintah juga merancang skema pelaksanaan program agar memberikan dampak ekonomi langsung di daerah.
Salah satu instrumen utamanya adalah melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berperan sebagai pelaksana penyediaan makanan bergizi di tingkat lokal.
Model bisnis SPPG dinilai memiliki daya tarik tersendiri bagi pelaku usaha. Sistem pembayaran yang dilakukan di awal memberikan kepastian arus kas bagi para pelaksana, sehingga risiko usaha dapat ditekan sejak awal operasional. Hal ini mendorong tumbuhnya unit-unit usaha baru yang terlibat langsung dalam program MBG.
“Model bisnis SPPG ini luar biasa. Karena dibayar di awal, baru memproduksi, sehingga sebetulnya arus kasnya bagus. Dan beberapa yang kami monitor, ada yang sudah memiliki satu SPPG dan pasti mau membangun yang kedua dan seterusnya,” ujar Airlangga.
Pemerintah menilai skema ini mampu memperkuat ekosistem ekonomi lokal, mulai dari petani, peternak, hingga pelaku UMKM yang terlibat dalam rantai pasok pangan.
Perputaran Dana Dan Efek Berganda Ekonomi
Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan bahwa perputaran dana dari program MBG diperkirakan mencapai sekitar Rp80 triliun setiap kuartal.
Dana tersebut akan mengalir langsung ke tingkat akar rumput, sehingga memberikan stimulus ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan.
Besarnya perputaran dana ini dinilai jauh melampaui skema stimulus pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan aliran dana yang konsisten, program MBG diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
Dampak lanjutan dari perputaran dana tersebut juga terlihat dari potensi penyerapan tenaga kerja. Pemerintah memproyeksikan program MBG dapat menciptakan hingga tiga juta lapangan kerja baru, baik secara langsung maupun tidak langsung, di berbagai sektor pendukung.
Mulai dari produksi bahan pangan, distribusi, pengolahan, hingga layanan penyajian makanan, seluruh mata rantai ekonomi berpotensi tumbuh seiring berjalannya program MBG.
Hal ini menjadikan MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan kebijakan ekonomi dengan efek berganda yang luas.
Kontribusi MBG Terhadap Pertumbuhan Nasional
Pemerintah optimistis program Makan Bergizi Gratis akan menjadi salah satu pengungkit utama pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026.
Dengan aliran dana yang besar ke tingkat bawah, konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
“Jadi, kalau program ini meluncur ke grassroot sebesar Rp80 triliun, tentu akan mempunyai efek terhadap pertumbuhan ekonomi,” ucap Airlangga.
Bahkan, dengan asumsi pertumbuhan yang moderat, pemerintah memperkirakan program MBG dapat menyumbang tambahan hingga tiga persen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2026. Kontribusi ini diharapkan membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan yang telah ditetapkan dalam kerangka kebijakan makro nasional.
“Ini akan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah,” pungkas Airlangga.
Melalui dukungan anggaran yang kuat, skema pelaksanaan yang melibatkan pelaku usaha lokal, serta dampak ekonomi yang luas, program MBG diposisikan sebagai kebijakan strategis yang menyatukan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif.