JAKARTA - Upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas kembali diperkuat melalui percepatan pembangunan Sekolah Rakyat.
Program ini menjadi salah satu strategi utama untuk menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan sarana pendidikan, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan 166 Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di 34 provinsi dan mencakup 131 kabupaten/kota.
Peluncuran ini menjadi penanda komitmen pemerintah dalam memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan belajar yang setara, tanpa terkendala kondisi geografis maupun keterbatasan infrastruktur.
Peresmian terpusat dilakukan di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin 12 Januari 2026. Momentum ini sekaligus menandai dimulainya pembangunan fisik atau groundbreaking untuk 104 unit Sekolah Rakyat permanen yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai bagian dari fase awal program nasional tersebut.
Pembangunan Fisik Dikebut Kementerian PU
Kementerian Pekerjaan Umum mendapat mandat untuk mengoptimalkan pembangunan 104 bangunan Sekolah Rakyat permanen yang akan menggantikan atau meningkatkan status sekolah rintisan yang telah beroperasi.
Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan fasilitas pendidikan yang lebih layak, aman, dan berkelanjutan.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa penyelesaian pembangunan pada fase pertama ini menjadi prioritas utama. Pemerintah menargetkan seluruh bangunan permanen dapat digunakan sebelum tahun ajaran baru dimulai.
"Fase satu sebanyak 104 unit itu targetnya harus selesai paling lambat 30 Juni 2026. Karena Juli 2026 itu sudah masuk tahun ajaran baru," ujar Dody.
Ia menjelaskan bahwa skema pembangunan dilakukan dengan meningkatkan sekolah rintisan yang sudah ada. Dengan pendekatan ini, keberlanjutan proses belajar mengajar tetap terjaga selama masa pembangunan.
Pemerintah juga menargetkan perluasan pembangunan hingga mencakup total 200 Sekolah Rakyat permanen dalam waktu bertahap.
"Targetnya, di mana ada sekolah rintisan, di situ kita bangun Sekolah Rakyat yang permanen. Paling lambat Desember, 166 sekolah rintisan itu sudah ter-cover dalam target 200 Sekolah Rakyat permanen," tambahnya.
Target Waktu Dan Skema Penyelesaian Proyek
Pemerintah menetapkan tenggat waktu yang ketat dalam pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Proyek ini ditargetkan rampung dalam 240 hari kalender sejak dimulai pada November 2025.
Penjadwalan ini disusun agar bangunan siap digunakan secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran 2026.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian PU memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai perencanaan. Pengawasan dilakukan secara berlapis guna menjaga kualitas pekerjaan dan meminimalkan risiko keterlambatan. Selain itu, konsultan pengawas turut dilibatkan untuk memastikan setiap aspek teknis memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Salah satu lokasi prioritas pembangunan adalah Sekolah Rakyat 9 Banjarbaru. Lokasi ini menjadi contoh penerapan standar pembangunan yang ketat, baik dari sisi struktur bangunan maupun kualitas material yang digunakan.
Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Bisma Staniarto, menyampaikan bahwa seluruh material bangunan telah melalui proses standardisasi yang ketat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bangunan memiliki daya tahan jangka panjang dan aman digunakan oleh peserta didik.
Pesan Presiden Soal Mutu Dan Integritas
Dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus pada aspek mutu dan integritas. Ia menekankan agar seluruh proses pembangunan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Menteri Pekerjaan Umum kepada seluruh jajaran pelaksana proyek. Presiden meminta agar bangunan sekolah tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memiliki kualitas yang terjamin serta anggaran yang dikelola secara bertanggung jawab.
"Beliau (Presiden) sangat menekankan agar kita betul-betul jangan sampai ada korupsi. Kemudian ditekankan kembali oleh Pak Menteri supaya tepat mutu, tepat kualitas, tepat biaya, dan tepat waktu," tegas Bisma.
Untuk mendukung komitmen tersebut, Kementerian PU melakukan pemantauan secara real-time melalui ruang kendali di Jakarta. Pemantauan harian ini memungkinkan evaluasi cepat terhadap progres pembangunan di lapangan, sekaligus menjadi langkah preventif terhadap potensi penyimpangan.
Dengan pengawasan yang ketat dan target yang jelas, pemerintah optimistis pembangunan Sekolah Rakyat permanen dapat selesai sesuai jadwal.
Program ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam pemerataan pendidikan nasional, sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing.